Header Ads Widget

KPPL-I Pertanyakan Rencana Impor Plastik Sampah di Indonesia

Bekasi - Koalisi Pemantau Plastik Ramah Lingkungan Indonesia (KPPL-I) mendesak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kantor Pajak harus periksa industri kantong daur ulang yang terindikasi tidak melakukan kewajiban taat pajaknya dengan benar.

Ketua KPPL-I Puput TD Putra mengatakan Hampir semua industri daur ulang perijinannya dan pajaknya masih tidak sesuai harapan dengan berbagai macam alasannya, sehingga dia menduga adanya kongkalikong antara pemerintah dan pihak perusahaan.

"Temuan dan informasi yang kami himpun, ada modus operandi dalam 1 perusahaan ada legalitas yang dipecah-pecah menjadi 5 legalitas yang berbentuk CV, kenapa di pecah? ada omset yang disembunyikan, omset tiap-tiap dibawah 4,8 M setahun" katanya Ketika diwawancarai oleh awak media, Selasa (02/10/2018)

Dirinya mengatakan informasi yang berkembang dari pengusaha daur ulang, banyak perusahaan yang meminta keringanan untuk perijinan tentang wajib IPAL, ambang baku mutu air bekas cucian, buangan limbah padat bekas cucian di kalangan Industri daur ulang Pengeloaan IPAL ini menjadi momok tersendiri dengan berbagai macam argumentasi.

"kasus ini harus menjadi perhatian direktorat terkait di kementerian LHK dan khususnya di Dinas LH wilayah provinsi juga," ucapnya

Selain itu dirinya mendesak agar Kementerian terkait, perindustrian,perdagangan,Depnaker dan KLHK saling berkoordinasi, melakukan pendataan Industri daur ulang, sebab kata dia perusahaan tersebut hanya berkepentingan bisnis semata, tampa memperdulikan aspek ketenaga kerjaan, aspek lingkungan sekitar dan masalah perpajakannya.

"Kenapa mereka enggan menggunakan pengelolaan IPAL yang baik ? Alasan mereka bakal tutup pabriknya, karena merugi kalau harus urus Intalasi Pengolahan Air Limbah dan bayar PPN," tutupnya.

Dia menambahkan,  bulan-bulan mendatang akan musim hujan, biasanya pabrikan daur ulang tidak mau menerima hasil pungutan sampah plastik karena basah.

"Kalaupun terima bakal dihargai dengan harga sangat murah, sehingga pemulung pun tidak mau mulung dan setor hasil memulungnya. Musim hujan pemulung penghasilannya sedikit, karena kesempatan mulungnya terhalang hujan,"

Dia memberikan contoh Kabupaten Bekasi merupakan Daerah perindustrian, sebab problem utama adalah lingkungan yang berubah dampak dikarenakan pembangunan industri yang tidak mementingkan dampak lingkungan bagi masyarakat luas.

" lihat contoh di kabupaten bekasi, sampah Import sangat bermasalah dan menjadi problem baru di lingkungan Kabupaten bekasi, hampir  TPA-TPA Liar temuan kami, kandungan material sampahnya sampah Impor yang di anggap sudah tidak Ekonomis lagi dan tdk di kelola secara baik," tutupnya

Berita Lainnya

...
Baca Juga