Foto : IlustrasiKABUPATEN BEKASI - Soal kekeringan yang masih berada diwilayah kabupaten Bekasi, kini menjadi sorotan publik yang tidak menjadi rahasia umum, pasalnya pemerintah kabupaten dinilai belum serius untuk menuntaskan persoalan kekeringan tersebut.
Menanggapi hal tersebut Aktivis Mahamuda Staf Bidang Kemanusiaan Asep Sofyan angkat bicara, seharusnya pemerintah menurutnya, harus benar-benar serius dalam menangani persoalan kekeringan, kerena air adalah bagian nomer satu dari kehidupan yang biasa digunakan bagi masyarakat kabupaten Bekasi.
“Kekeringan di Kabupaten Bekasi masih menjadi mimpi buruk bagi warga yang terkena dampaknya, mengingat kebutuhan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tak terpisahkan, Dimana setiap hari manusia membutuhkan air bersih untuk meminum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya, “katanya, selasa (25/6).
Namun begitu, tambahnya, Pemkab Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memang sudah pernah memberlakukan status Siaga Darurat Kekeringan pada tahun 2018 silam di 4 (empat) Wilayah Kecamatan diantaranya, Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, dan Cikarang Selatan, Belum lagi kecamatan lain yang terkena dampak kekeringan sehingga gagal panen dan kesulitan dalam mendapatkan air bersih seperti Sukatani, Tambelang, Pebayuran.
“Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyediakan Air Baku untuk memenuhi Kebutuhan hidup Masyarakat yang terdampak kekeringan khususnya dan Masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya mulai dari pemberian air bersih dari PDAM Tirta Bhagasasi, upaya Penghijauan, Pembuatan Lubang Biopori, membangun Sumur Resapan, Sumur Artesis, Sumur Bersih, Sumur Imbuhan, Sumur Satelit, Sumur Bor dan lain sebagainya, tetatpi ini belum membuahkan hasil yang baik, “katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari hasil rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017 dan 2018 dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tercatat dalam 3 tahun Pemkab Bekasi menggelontorkan Anggaran dengan nama Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Sebesar Rp. 30.612.133.800 Atau 30 Milliar dan terealisasi sebanyak Rp. 25.762.797.341 Atau 84, 53%.
“30 Milliar dalam 3 tahun dianggarkan untuk Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku yang berada di Post Anggaran PUPR meliputi kegiatan Perencanaan Teknis, kegiatan Monev dan Pelaporan Kegiatan, Penyusunan Database, Pembangunan Sarana Air Bersih, Pengadaan Sumur Bersih (Sumur Artesis), Peningkatan Sarana Air Bersih, Bak Penampungan (Toren Air), Pembuatan Sumur Bor, dan ini dinilai belum maksimal dalam menangani persoalan kekeringan, " Cetusnya
Lanjutnya, Di dalam post Anggaran tersebut paling banyak kegiatan Pembuatan Sumur Bor, yang dibangun hampir disetiap wilayah, Baik di Kantor-kantor Pemerintahan, Lingkungan Warga hingga di Dalam Lingkungan Sekolah. Dan Rata-rata Pembuatan 1 Sumur Bor memakan biaya sebesar Rp. 80juta.
Menurutnya Berdasarkan pantauan stake holder kerap ditemukan pelaksanaan pembuatan Sumur Bor yang tidak sesuai spesifikasi (Spek), mulai dari kedalaman Bor dan bahkan ada yang tidak berfungsi sehingga hal tersebutlah mengakibatkan kurang Optimalnya langkah Pemkab dalam menangani Kekeringan.
Selain itu juga, Asep menyinggung, dalam upaya memenuhi Kebutuhan Air Bersih Pemkab Bekasi pun sudah menggelontorkan anggaran ke BPBD pada TA 2017 dengan kegiatan Pengadaan Tangki Air sebagai Penampung Air Bersih dengan Pagu anggaran Rp. 300.000.000 dengan realisasi 278.386.000 atau 97,24%.
"Apapun caranya yang terpenting komitmen dan konsisten dalam menangani persoalan tersebuat, dan anehnya, sampai detik ini dibeberapa wilayah Kabupaten Bekasi masih kekeringan, langkah yang dilakukan Pemkab Bekasi sudah Banyak namun belum maksimal," tutupnya. (Boe)
.jpeg)
