CIKARANG PUSAT - Persoalan yang terjadi pada mutasi promosi tanggal 16 Oktober 2020 oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dianggap akibat tidak ada gunanya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setempat.
Tugas pokok Baperjakat memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah. "Untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tugas dan fungsi Baperjakat itu tidak berlaku. Atau mungkin tidak ada gunanya Baperjakat. Terbukti banyaknya permasalahan dalam mutasi promosi belum lama ini yang keluar dari regulasi. Ini membuktikan bahwa Baperjakat tidak bekerja sesuai tugas dan fungsinya," kata Koordinator Mahamuda Bekasi, Jaelani Nurseha, Senin (02/11/2020).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bekasi, Uju, saat dimintai tanggapannya terkait permasalahan ini via WhatsApp bungkam. Menanggapi ini, Jaelani, menyebutkan kebungkaman Sekkab adalah pertanda tidak ada gunanya Baperjakat. "Atau mungkin Baperjakat tidak dilibatkan. Jadi multitafsir. Apakah PPK (Bupati, red) bekerja sendiri tanpa melibatkan Baperjakat. Atau Baperjakat memang tidak mau alias tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Intinya kasus ini sengaja diciptakan dan dibiarkan," ketusnya.
Sebelumnya diberitakan, Naiknya jabatan Asep Buhori, dari Eselon IIIB sebagai Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi Eselon IIIA sebagai Camat Cabanghungin dianggap Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, hanya sebagai pergeseran saja. "Itukan ngga naik, hanya geser," kata Eka, saat dikonfirmasi usai menghadiri acara peletakkan batu pertama pembangunan Gedung PN Cikarang, Jumat (22/10/2020).
Tak hanya itu, bupati juga menyebutkan soal pengisian jabatan oleh beberapa pejabat yang belum menjalankan jabatan terakhirnya selama dua (2) tahun dianggapnya sebagai kebutuhan. "Sesuai dengan kebutuhan. Tidak masalah kalau ada yang belum dua (2) tahun," ujarnya.
.jpeg)
