SeputarDaerah.Com - Fasilitas taksi Bandara Halim Perdanakusuma viral di media sosial. Karena, tarif di sana dinilai tidak wajar disebabkan oleh adanya monopoli.
Sebuah utas yang mengeluhkan harga taksi di Bandara Halim Perdanakusuma mendadak viral. Pembuat utas tersebut, Sylvi Kartika, menceritakan terbatasnya pilihan kendaraan dari bandara Halim. Ia mengungkapkan hanya ada tiga opsi kendaraan yaitu taksi Puskopau, Grab Puskopau, dan Gojek Puskopau.
Sylvi menyebut kisaran harga dari bandara ke rumahnya jika menggunakan Blue Bird berkisar Rp60 ribu hingga Rp80 ribu. Namun, saat menggunakan Grab Puskopau ia harus membayar Rp118 ribu. Belum lagi, ia diminta membayar biaya tambahan atau surcharge bandara.
"Semua yang ada Puskopau ini harganya mark-up. HLP-rumah gue itu kisaran Rp60an ribu-Rp80an ribu. Grab gue (harganya) Rp118 ribu. Udah gitu penumpang disuruh bayar lagi surcharge Rp15 ribu," ujarnya melalui akun twitter @sylvkartika, dikutip Selasa (27/12). CNNIndonesia.com telah mendapatkan izin untuk mengutip utas tersebut.
Selain soal tarif mahal, ia mempertanyakan soal tidak adanya pilihan taksi Blue Bird dari bandara tersebut. Sylvi mempertanyakan legalitas penetapan harga ini dengan menandai sejumlah akun seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Puskopau Halim, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"I don't know artinya premanisme secara harfiah. Tapi ini masyarakat kaya dipaksa bayar dari segala sisi, bayar mark-up harga taksi, bayar surcharge lagi. Kita juga bayar maskapai yang sudah termasuk service bandara," ungkapnya.
Sylvi menilai jika memang tujuan mark-up ongkos taksi ini untuk maintenance bandara, semestinya pihak bandara membebankan biaya tersebut kepada maskapai. Jika demikian, maka biaya tersebut sudah termasuk di dalam tiket pesawat yang dibeli penumpang.
Meskipun ia mengakui surcharge juga berlaku di Bandara Soekarno-Hatta, namun menurutnya masih terdapat opsi taksi lain seperti Blue Bird dengan harga yang normal.
Sylvi pun mempertanyakan kenapa penumpang harus membayar surcharge dan alasan tak ada Blue Bird di Bandara Halim. Jika alasan yang diberikan oleh Bandara Halim masuk akal, ia tak keberatan untuk menerima biaya tersebut.
"Keluhan gue ini cuma keluhan warga yang mau pelayanan publik itu lebih baik, bukan berarti gue harus jalan keluar dulu. Kita punya KPPU yang mengatur tentang monopoli usaha, katanya negara hukum. So let's use that as the basis," tutur Sylvi.
Sejauh ini, CNNIndonesia.com telah menghubungi VP of Corporate Communications Angkasa Pura II Cin Asmoro selaku operator pengelola Bandara Halim. Namun, pihak terkait belum memberikan respons.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal keluhan masyarakat terkait tarif taksi Bandara Halim Perdanakusuma yang terlampau tinggi.
Ini terjadi karena terbatasnya moda transportasi di sana, yakni taksi Puskopau, Grab Puskopau dan Gojek Puskopau di bawah TNI AU. Selian itu, konsumen masih harus membayar subcharge lebih mahal dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dulu dengan TNI AU selaku pemilik lahan Bandara Halim Perdanakusuma, di luar hak pengoperasian bandara oleh PT Angkasa Pura II (Persero).
"Karena pengelolaan dalam situ, kan lahannya punya TNI AU, memang tak bisa diputuskan sendiri oleh Kemenhub. Yang ada kita akan bahas dengan pihak TNI yang memiliki lahan," ujar Adita di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/12).
"Di luar bandara ini kan pengelolaan TNI ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah komunikasi dan berikan masukan juga dan meneruskan apa yang jadi keluhan masyarakat," sambung dia
Saat ini, Kemenhub disebutnya masih fokus untuk memulihkan pengoperasian Bandara Halim Perdanakusuma, yang belum sepenuhnya kembali seperti sebelum revitalisasi.
"Kita dulu masih fokus revitalisasi, Halim juga belum 100 persen seperti sebelum revitalisasi. Kita masih fokus ke situ, membuat maskapai mau terbang ke Halim terbang seperti dulu," ungkapnya.
Itu tergambar dari volume kedatangan penumpang di Bandara Halim Perdanakusuma, yang belum pulih 100 persen. "Masih 60 persenan dari sebelum pandemi," tukas Adita.
.jpeg)
