Header Ads Widget

Para Pedagang Sayur Mayur di Terminal Agribisnis Babelan Kab.Bekasi,Resah paskah ditahannya Pengurus Pasar

 

Para Pedagang Sayur Mayur  di Terminal Agribisnis Babelan Kab.Bekasi,Resah paskah ditahannya Pengurus Pasar

Kabupaten Bekasi,Para pedagang sayur basah Babelan merasa resah dampak Setelah dilakukan penahan selama kurang lebih tiga minggu, Nurhuda Warga Desa Babelan kota Kecamatan Babelan, yang diketahui sebagai pengurus dan  pengelola pasar sayur dan telah mengantongi izin resmi dari Pemda Kab. bekasi ( Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan-red).

''saya sangat berterimakasih kepada Pak Nurhuda atas membantu para pedagang sayur basah,yang tadinya saya sebelumnya jualan di teluk buyung namun hanya beberapa bulan,karena tidak dibolehakan.

lanjutnya,saya sangat terbantu oleh Pak Nurhuda yang telah memfasilitasi dan peduli dengan masyarakat sehingga perekonomian saya terasa terbantu.''ucapnya Namu ketua pedagang.

dalam permasalahan tersebut Pak Nurhuda melalui kuasa hukunya mengajukan Sidang praperadilan dalam dugaan kasus yang disangkakan dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor: Print- PRINT-3285/M.2.31/Fd.1/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-3733/M.2.31/Fd.1/12/2022, tanggal 08 Desember 2022 jo. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-5680/M.2.31/Ft.1/12/2022,Tanggal 19 Desember 2022.

" Bahwa terhadap upaya paksa Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan oleh

Kejaksaan Kabupaten Bekasi terhadap Klien Kami, maka pada tanggal 26 Desember 2022, Kami selaku kuasa hukum Bapak Nurhuda telah secara resmi mendaftarkan Pemohononan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang yang teregistrasi dengan Perkara Nomor: 06/Pid.Pra/2022/PN.Ckr, Tanggal 26 Desember 2022," Kata Heri Susanto, S.H., M.H., C.Me., Ketua Tim Kuasa Hukum Nurhuda, Jum'at (6/1). Usai melaksanakan sidang praperadilan.

" Yah, hari ini Jum'at (6/1) dilangsungkan Sidang pertama praperadilan, Bapak Nurhuda Sebagai pemohon Vs Kepala Kejaksaan Negeri Kab. bekasi Sebagai Termohon," Ujarnya.

Sebagai kuasa hukum lanjutnya, Kami menyakini ada dugaan pelanggaran hukum formil

yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Bekasi terkait dengan pelaksanaan upaya paksa yakni penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terhadap Klien Kami (Nurhuda).


"Dalam perkara ini kami menduga, belum ada perhitungan kerugian, bahkan sebenarnya tidak ada kerugian negara, Lantaran klien kami dalam pengelolaan aset Pemda Kab. bekasi yang ada di babelan (Pasar higienis dahulunya -red),   telah Mengantongi izin resmi pemanfaatan lahan pasar higienis, dari dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan yang di tanda tangani resmi pada masanya oleh H. A. Karim, M. Si, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, tertanggal 15 Agustus 2016,"jelasnya.

" Nah..! Adapun pasal yang disangkakan oleh termohon praperadilan kepada klien kami, Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor, Dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor berdasarkan putusan MK, wajib ada perhitungan kerugian negara oleh BPK, BPKP dan atau Inspektorat, Dimana hitungan termohon hanya perkiraan (potensial loss)."

Lanjutnya, Alasan lainnya adalah Klien Kami tidak pernah menerima pemberitahuan dan

Termohon Praperadilan selaku jaksa tidak pernah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon selaku Tersangka.

"Padahal jelas-jelas dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015, tentang uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan "Penyidik Wajib" Memberitahukan dan Menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan." 

"Dan alasan lainnya yakni tentang dua bukti permulaan yang cukup dan tentang, sah tidaknya penahanan klien kami,"  tegasnya Heri Susanto, S.H., M.H., C.Me. Ketua Tim Kuasa Hukum NURHUDA, Selaku pengelola pasar higienis babelan, didampingi Albertus Luter, S.H., MH., CTL, Nurhakim, S.H., M.H.Titus Adhi Sanjaya, S.H., M.H.

Reforter : Marulloh

Berita Lainnya

Baca Juga